Fiqh Sunnah jilid 14

F A R O I D H

(waris)

Karangan :  As-Sayyid Sabiq

Cetakan 2 — Bandung: Alma’arif, 1988

DAFTAR ISI

1  DEFINISI

2  LEGALITAS ILMU FAROIDH

3  KEUTAMAAN ILMU FAROIDH

4  PENINGGALAN (TIRKAH)

5  HAK-HAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN HARTA PENINGGALAN

6  RUKUN WARIS

7  SEBAB-SEBAB MEMPEROLEH WARISAN

8  SYARAT-SYARAT PEWARISAN

9  PENGHALANG-PENGHALANG PEWARISAN

10  ORANG-ORANG YANG BERHAK MENERIMA WARISAN

11  ASHHAABUL FURUUDH

11.1  AYAH

11.2  KAKEK YANG SHAHIH

11.3  SAUDARA SEIBU

11.4  SAUDARA LAKI-LAKI/PEREMPUAN SEIBU (KALALAH)

11.5  SUAMI

11.6  ISTERI

11.7  ANAK PEREMPUAN YANG SHULBIYAH

11.8  SAUDARA PEREMPUAN SEKANDUNG

11.9  SAUDARA-SAUDARA PEREMPUAN SEAYAH

11.10  ANAK-ANAK PEREMPUAN DARI ANAK LAKI-LAKI

11.11  IBU

11.12  NENEK

12  ‘ASHOBAH

12.1  DEFINISI

12.2  PEMBAGIAN ‘ASHOBAH

12.3  ‘ASHOBAH NASABIYAH

12.4  ‘ASHOBAH BINAFSIH

12.5  ‘ASHOBAH BIGHOIRIH

12.6  ‘ASHOBAH MA’AGHOIRIH

12.7  CARA PEWARISAN ‘ASHOBAH BINAFSIH

12.8  ‘ASHOBAH SABABIYAH

13  HAJBU DAN HIRMAN

13.1  DEFINISI

13.2  PEMBAGIAN HAJBU

13.3  PERBEDAAN ANTARA MAHRUM DAN MAHJUUB

14  ‘AUL

14.1  DEFINISI

14.2  CONTOH-CONTOH MASALAH ‘AUL

14.3  CARA PEMECAHAN MASALAH-MASALAH ‘AUL

15  RODD

15.1  DEFINISI

15.2  RUKUNNYA

15.3  PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG RADD

15.4  CARA MEMECAHKAN MASALAH-MASALAH RADD

16  KANDUNGAN (HAMLU)

16.1  HUKUMNYA DALAM PEWARISAN

16.2  KANDUNGAN YANG LAHIR DARI PERUT IBU

16.3  KANDUNGAN YANG BERADA DALAM PERUT IBU

16.4  BATAS WAKTU MAKSIMAL DAN MINIMAL BAGI KANDUNGAN

FAROIDH

1. DEFINISI

Faroidh adalah jamak dari faridhoh. Faridhoh diambil dari kata fardh yang artinya taqdir (ketentuan).

Fardh secara syar’ie adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris (‘ilmu miirats) dan ilmu Faroidh.

Dari Penyusun:

Kondisi di Indonesia masih banyak kaum muslimin yang menyepelekan hukum  waris. Sebelum meninggal, membuat wasiat yang berisi pembagian waris yang mendurhakai hukum Allah, seperti: tanah barat untuk si A, Rumah di jalan anu untuk si B, padahal si A dan si B adalah ahli waris yang seharusnya dibagi menurut hukum waris yang telah ditentukan Allah SWT.

Padahal secara tegas dalam surat An-Nisaa’ ayat 14 yang merupakan rangkaian dari ayat-ayat waris mengancam orang yang menyepelekan hukum Allah dengan api neraka selama-lamanya:

“Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan- ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal didalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”

2. LEGALITAS ILMU FAROIDH

Orang-orang Arab sebelum Islam hanya memberikan warisan kepada kaum lelaki saja sedang kaum perempuan tidak mendapatkannya, dan warisan hanya untuk mereka yang sudah dewasa, anak-anak tidak mendapatkannya pula. Disamping itu ada juga waris-mewaris yang didasarkan pada perjanjian. Maka Allah membatal- kan itu semua dan menurunkan firman-Nya:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakkmu.

Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perem-

puan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari satu, maka bagi mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang

saja maka dia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang      meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai     anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat      sepertiga; jika orang yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka     ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah     dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa yang     lebih dekat (banyak) manfa’atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.    Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (S. An-Nisa : 11)

(Asbabun-Nuzul ayat di atas tidak kami sertakan).

3. KEUTAMAAN ILMU FAROIDH

Dari Ibnu Mas’ud, dia berkata: Telah bersabda Rosululloh saw: “Pelajarilah  Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada manusia. Pelajarilah Faroidh dan ajarkanlah kepada manusia. Karena aku adalah orang yang akan mati, sedang ilmupun akan  diangkat. Hampir saja dua orang berselisih tentang pembagian warisan dan masalahnya tidak menemukan sseorang yang memberitahukannya kepada keduanya”

(HR Ahmad).

Dari ‘Abdulloh bin ‘Amr, bahwa Rosululloh saw bersabda: “Ilmu itu ada tiga macam, dan selain dari yang tiga itu adalah tambahan. (Yang tiga itu ialah)  ayat yang jelas, sunnah yang datang dari nabi, dan faroidhlah yang adil”.

(HR Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Dari Abu Hurairoh, bahwa Nabi saw bersabda: “Pelajarilah Faroidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena Faroidh adalah separuh dari ilmu dan akan dilupakan. Faroidhlah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku”. (HR Ibnu Majah dan Ad-Daroquthni).

4. PENINGGALAN (TIRKAH)

Peninggalan (tirkah) adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit (orang yang  mati) secara mutlak. Yang demikian itu ditetapkan oleh Ibnu Hazm, katanya:

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan warisan kepada harta, bukan yang lain, yang ditinggalkan oleh manusia sesudah dia mati. Adapun hak-hak, maka ia tidak diwariskan kecuali yang mengikuti harta atau dalam pengertian harta, misalnya hak pakai, hak penghormatan, hak tinggal di tanah yang dimonopoli untuk  bangunan dan tanaman. Menurut mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali, peninggalan si mayit, baik hak harta benda maupun hak bukan harta benda.

5. HAK-HAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN HARTA PENINGGALAN

Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan itu ada empat. Keempatnya tidak sama kedudukannya, sebagiannya ada yang lebih kuat dari yang lain sehingga ia didahulukan atas yang lain untuk dikeluarkan dari peninggalan.

Hak-hak tersebut menurut tertib berikut :

– Biaya mengkafani dan memperlengkapinya menurut cara yang telah diatur dalam masalah jenazah

– Melunasi hutangnya. Ibnu Hazm dan Asy-Syafi’i mendahulukan hutang kepada

Allah seperti zakat dan kifarat, atas hutang kepada manusia.   Orang-orang Hanafi menggugurkan hutang kepada Allah dengan adanya kematian.   Dengan demikian maka hutang kepada Allah itu tidak wajib dibayar oleh ahli   waris kecuali apabila mereka secara sukarela membayarnya, atau diwasiatkan oleh mayit untuk dibayarnya. Dengan diwasiatkannya hutang, maka hutang itu   menjadi seperti wasiat kepada orang lain yang dikeluarkan oleh ahli waris   atau pemelihara dari sepertiga yang tersisa setelah perawatan mayat dan  hutang kepada manusia. Ini bila dia mempunyai ahli waris. Apabila dia tidak  mempunyai ahli waris, maka wasiat hutang itu dikeluarkan dari seluruh harta.

Orang-orang Hambali mempersamakan antara hutang kepada Allah dengan hutang kepada manusia. Demikian pula mereka sepakat bahwa hutang hamba yang bersifat  ‘aini (hutang yang berhubungan dengan harta peninggalan) itu didahulukan atas  hutang muthlak.

– Pelaksanaan wasiat dari sepertiga sisa harta semuanya sesudah hutang dibayar.

– Pembagian sisa harta di antara para ahli waris.

6. RUKUN WARIS

Ada tiga hal :

a. Pewaris (al-waarits) ialah orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan  dengan mayit sehingga dia memperoleh kewarisan.

b. Orang yang mewariskan (al-muwarrits): ialah mayit itu sendiri, baik nyata    maupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang yang hilang dan    dinyatakan mati.

c. Harta yang diwariskan (al-mauruuts): disebut pula peninggalan dan warisan.

Yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada pewaris.

7. SEBAB-SEBAB MEMPEROLEH WARISAN

Ada tiga sebab :

a. Nasab Hakiki (kerabat yang sebenarnya), firman Allah SWT:

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagian lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam Kitab Allah (S.8 : 75)

b. Nasab Hukumi (wala = kerabat karena memerdekakan), sabada Rosululloh saw:

“Wala itu adalah kerabat seperti kekerabatan karena nasab” (HR Ibnu Hibban

dan Al-Hakim dan dia menshahihkan pula).

c. Perkawinan yang Shahih, firman Allah SWT:

Dan bagimu seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu.

(An-Nisaa’ ayat 12)

8. SYARAT-SYARAT PEWARISAN

Ada tiga syarat :

a. Kematian orang yang mewariskan, baik kematian secara nyata ataupun kematian secara hukum, misalnya seorang hakim memutuskan kematian seseorang yang hilang. Keputusan tersebut menjadikan orang yang hilang sebagai orang yang mati secara hahiki, atau mati menurut dugaan seperti seseoran memukul seorang perempuan yang hamil sehingga janinnya gugur dalam keadaan mati; maka janin yang gugur itu dianggap hidup sekalipun hidupnya itu belum nyata.

b. Pewaris itu hidup setelah orang yang mewariskan mati, meskipun hidupnya itu

secara hukum, misalnya kandungan. Kandungan secara hukum dianggap hidup,  karena mungkin ruhnya belum ditiupkan. Apabila tidak diketahui bahwa pewaris itu hidup sesudah orang yang mewariskan mati, seperti karena tenggelam atau terbakar atau tertimbun; maka di antara mereka itu tidak ada waris mewarisi jika mereka itu termasuk orang-orang yang saling mewaris. Dan harta masing- masing mereka itu dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup.

c. Bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan.

9. PENGHALANG-PENGHALANG PEWARISAN

Yang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah orang yang memenuhi sebab-sebab untuk memperoleh warisan, akan tetapi dia kehilangan hak untuk memperoleh warisan. Orang yang demikian dinamakan MAHRUM. Penghalang itu ada empat:

a. Perbudakan: Baik orang itu menjadi budak dengan sempurna atau tidak.

b. Pembunuhan dengan sengaja yang diharamkan.

Apabila pewaris membunuh orang yang mewariskan dengan cara zhalim, maka dia   tidak lagi mewarisi, karena hadits Nabi saw bersabda :

“Orang yang membunuh itu tidak mendapatkan warisan sedikitpun”.

Adapun pembunuhan yang tidak disengaja, maka para ulama berbeda pendapat di   dalamnya. Berkata Asy-Syafi’i: Setiap pembunuhan menghalangi pewarisan,   sekalipun pembunuhan itu dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, dan   sekalipun dengan cara yang benar seperti had atau qishash. Mazhab Maliki

berkata: Sesungguhnya pembunuhan yang menghalangi pewarisan itu adalah

pembunuhan yang sengaja bermusuhan, baik langsung ataupun mengalami    perantaraan. Undang-undang Warisan Mesir mengambil pendapat ini dalam pasal   lima belas, yang bunyinya :

“Di antara penyebab yang menghalangi pewarisan ialah membunuh orang yang    mewariskan dengan sengaja, baik pembunuh itu pelaku utama, serikat, ataupun saksi palsu yang kesaksiannya mengakibatkan hukum bunuh dan pelaksanaannya bagi orang yang mewariskan, jika pembunuhan itu pembunuhan yang tidak benar  atau tidak beralasan; sedang pembunuh itu orang yang berakal dan sudah berumur lima belas tahun; kecuali kalau dia melakukan hak membela diri yang sah.

c. Berlainan Agama

Dengan demikian seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan seorang

kafir tidak mewarisi dari seorang muslim; karena hadits yang diriwayatkan   oleh empat orang ahli hadits, dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi saw bersabda:   “Seorang muslim tidak mewarisi dari seorang kafir, seorang kafirpun tidak    mewarisi dari seorang muslim”.Diriwayatkan oleh Mu’adz, Mu’awiyah, Ibnul    Musayyab, Masruq dan An-Nakha’i, bahwa sesungguhnya seorang muslim itu    mewarisi dari seorang kafir; dan tidak sebalinya. Yang demikian itu seperti   halnya seorang muslim laki-laki boleh menikah dengan seorang kafir perempuan

dan seorang kafir laki-laki tidak boleh menikah dengan seorang muslim perem-

puan.Adapun orang-orang yang bukan muslim, maka sebagian mereka mewarisi sebagian   yang lain, karena mereka dianggap satu agama.

d. Berbeda Negara (Tidak menghalangi)

Yang dimaksud berbeda negara adalah berbeda kebangsaannya. Perbedaan kebangsaan ini tidak menghalangi pewarisan di antara kalangan kaum muslimin, karenaseorang muslim itu mewarisi dari seorang muslim, sekalipun jauh negaranya dan  berbeda wilayahnya.

10. ORANG-ORANG YANG BERHAK MENERIMA WARISAN

Orang-orang yang berhak menerima warisan, menurut mazhab Hanafi, tersusun sebagai berikut :

1 Ashhaabul Furuudh

2 ‘Ashabah Nasabiyah

3 ‘Ashabah Sababiyah

4 Rodd kepada Ashhaabul Furuudh

5 Dzawul Arhaam

6 Maulal Muwaalah

7 Orang yang diakukan nasabnya kepada orang lain

8 Orang yang menerima wasiat melebihi sepertiga harta peninggalan

9 Baitul Maal

Adapun urutan orang-orang yang berhak menerima warisan menurut kitab Undang- undang warisan yang berlaku di Mesir adalah sebagai berikut:

1 Ashhaabul Furuudh

2 ‘Ashabah Nasabiyah

3 Rodd kepada Ashhaabul Furuudh

4 Dzawul Arhaam

5 Rodd kepada salah seorang suami-isteri

6 ‘Ashabah Sababiyah

7 Orang yang diakukan nasabnya kepada orang lain

8 Orang yang menerima wasiat semua harta peninggalan

9 Baitul Maal

11. ASHHAABUL FURUUDH

Ashhaabul Furuudh adalah mereka yang mempunyai bagian dari keenam bagian yang ditentukan bagi mereka, yaitu: 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6.

Ashhaabul Furuudh ada dua belas orang: empat laki-laki, yaitu ayah, kakek yang sah dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki seinu, dan suami. Dan  delapan perempuan, yaitu isteri, anak perempuan, saudara perempuan sekandung,saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan nenek serta seterusnya sampai ke atas. Berikut ini akan dijelaskan bagian dari masing-masing secara terperinci:

11.1. AYAH

Berfirman Allah SWT:

“Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga”.

Ayah itu mempunyai tiga ketentuan: mewarisi dengan jalan fardh, mewarisi

dengan jalan ‘ashabah, dan mewarisi dengan jalan fardh dan ‘ashabah secara ber barengan.

– Dengan jalan Fardh:

Ayah mewarisi dengan jalan fardh apabila dia bersama dengan keturunan (far’un) lelaki satu atau dengan yang lainnya (perempuan). Dalam keadaan demikian, maka bagian ayah adalah seperenam.

– Dengan jalan ‘ashabah:

Ayah mewarisi dengan jalan ‘ashobah, jika mayit tidak mempunyai keturunan

(far’un) yang mewarisi, baik laki-laki ataupun perempuan. Dengan demikian, maka ayah mengambil semua peninggalan bila ia sendirian, atau sisa dari Ashhaabul Furuudh bila dia bersama dengan salah seorang di antara mereka.

– Dengan jalan fardh dan ‘ashobah

Yang demikian terjadi bila dia bersama dengan keturunan perempuan yang mewarisi. Dalam keadaan yang demikian, ayah mengambil seperenam sebagai fardh, kemudian mengambil sisa dari Ashhaabul Furuudh sebagai ‘ashobah.

11.2. KAKEK YANG SHAHIH

Kakek ada yang shahih dan ada yang fasid. Kakek yang shahih ialah kakek yang nasabnya dengan mayit tidak diselingi oleh perempuan, misalnya ayah dari ayah.

Kakek yang fasid ialah kakek yang nasabnya dengan si mayit diselingi oleh perempuan, misalnya ayah dari ibu. Kakek yang shahih mendapatkan waris menurut ijma’.

“Dari ‘Imran bin Hushain, bahwa seorang laki-laki telah datang kepada Rosululloh saw, lalu katanya: Sesungguhnya anak laki-laki dari anak laki-lakiku telah mati, berapakah aku mendapatkan warisannya? Beliau menjawab: “Engkau mendapatkan seperenam.” Ketika orang itu hendak pergi, Beliau memanggilnya dan berkata:

“Engkau mendapatkan seperenam.” Dan ketika orang itu hendak pergi, maka Beliau memanggilnya dan berkata: “Engkau mendapat seperenam lainnya.” Ketika orang itu hendak pergi, Beliau memanggilnya dan berkata: “Sesungguhnya seperenam yang lain itu adalah tambahan.” (HR Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi dan dia menshahihkan

pula).

Hak waris kakek yang shahih itu gugur dengan adanya ayah; dan bila ayah tidak ada, maka kakek shahih yang menggantikannya, kecuali dalam empat masalah:

1 Ibu dari ayah itu tidak mewarisi bila ada ayah, sebab ibu dari ayah itu gugur

dengan adanya ayah dan mewarisi bersama kakek.

2 Apabila si mayit meninggalkan ibu-bapak dan seorang dari suami-isteri, maka

ibu mendapatkan sepertiga dari sisa harta sesudah bagian salah seorang dari

suami-isteri. Adapun bila kakek menggantikan ayah, maka ibu mendapatkan

sepertiga dari semua harta. Masalah ini dinamakan masalah ‘Umariyah, karena

masalah ini diputuskan oleh ‘Umar. Masalah ini juga dinamakan gharraaiyyah

karena terkenalnya bagai bintang pagi. Akan tetapi Ibnu ‘Abbas menentang hal

itu, dan katanya: “Sesungguhnya ibu mendapatkan sepertiga dari keseluruhan

harta ; karena firman Allah : ‘dan bagi ibunya itu sepertiga'”.

3 Bila ayah didapatkan, maka terhalanglah saudara-saudara laki-laki perempuan

sekandung, dan saudara-saudara laki-laki serta saudara-saudara perempuan

sebapak. Adapun kakek, maka mereka tidak terhalang olehnya. Ini adalah mazhab

Asy-Syafi’i, Abu Yusuf, Muhammad dan Malik. Sedang Abu Hanifah berpendapat bahwa kakek menghalangi sebagaimana ayah menghalangi mereka, tidak ada perbedaan antara kakek dan ayah. Undang-undang Warisan Mesir telah mengambil pendapat yang pertama, dimana dalam pasal 22 terdapat ketentuan berikut:

“Apabila kakek berkumpul dengan saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara

perempuan seibu-sebapak, atau saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara

perempuan seayah, maka bagi kakek ini ada dua ketentuan:

Pertama: Dia berbagi sama rata dengan merekan, seperti seorang saudara laki-

laki jika mereka itu laki-laki saja, atau laki-laki dan perempuan,

atau perempuan-perempuan yang digolongkan (di’ashobahkan) dengan

keturunan perempuan.

Kedua  : Dia mengambil sisa setelah Ashhaabul Furuudh dengan cara ta’shib,

bila dia bersama dengan saudara-saudara perempuan yang di’ashobahkan oleh saudara-saudara lelaki, atau di’ashobahkan oleh keturunan

perempuan menurut furudh atau pewarisan dengan jalan ta’shib menurut

ketentuan yang telah dikemukakan itu manjauhkan kakek dari pewarisan

atau mengurangi bagiannya dari seperenam, maka dia dianggap pemilik

dari bagian seperenam. Dan tidak dianggap dalam pembagian masalah

kakek ini, orang yang terhalang dari saudara-saudara lelaki atau

saudara-saudara perempuan sebapak (yang diprioritaskan dalam masalah    ini adalah hanya kakek saja, red).

11.4. SAUDARA LAKI-LAKI/PEREMPUAN SEIBU (KALALAH)

Berfirman Allah SWT:

“Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan

ayah dan tidak memeninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing- masing dari kedua jenis saudara iru seperenam harta. Akan tetapi jika saudara- saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu” (Surat An-Nisaa ayat 12).

Kalalah adalah orang yang tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai anak,

baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang dimaksud saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat ini ialah saudara-saudara seibu. Dari ayat di atas jelaslah bahwa bagi mereka ada tiga ketentuan:

1 Bahwa seperenam itu untuk satu orang, baik laki-laki maupun perempuan.

2 Bahwa sepertiga itu untuk dua orang atau lebih, baik laki-laki atau perempuan.

3 Mereka tidak mewarisi sesuatu bersama-sama dengan keturunan yang  mewarisi,  seperti anak laki-laki dan anak dari anak laki-laki, dan tidak pula mewarisi  bersama dengan ashal (pokok yang menurunkan) yang laki-laki lagi mewarisi,  seperti ayah dan kakek. Maka mereka ini tidak terhalang dengan adanya ibu atau  nenek.

11.5. SUAMI

Allah SWT berfirman :

“Dan magimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-

isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai

anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan mereka”

(An-Nisaa : 12)

Ayat ini menyebutkan bahwa bagi suami ada dua ketentuan:

Ketentuan pertama:

Dia mendapatkan warisan separuh, jika tidak ada keturunan yang mewarisi,

yaitu anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, anak perempuan, dan anak perempuan

dari anak laki-laki sekalipun anak perempuan itu diturunkan oleh anak laki-laki,

baik keturunan itu dari dirinya ataupun dari orang lain.

Ketentuan Kedua  :

Dia mendapatkan warisan seperempat jika ada keturunan yang mewarisi. Adapun

keturunan yang tidak mewarisi, seperti anak perempuan dari anak perempuan, maka

dia tidak mengurangi bagian suami atau isteri.

11.6. ISTERI

Allah SWT berfirman :

“Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak

mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh

seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan” (An-Nisaa’ : 12).

Dari ayat di atas jelaslah bahwa bagi isteri itu ada dua ketentuan :

Ketentuan Pertama:

Hak memperoleh bagian seperempat bagi isteri terjadi bila tidak ada

keturunan yang mewarisi, baik keturunan itu dari dirinya ataupun dari orang

lain.

Ketentuan Kedua  :

Hak memperoleh bagian seperdelapan terjadi bila ada keturunan yang mewarisi.

Apabila isteri itu berbilang, maka bagi mereka berbagi rata dari seperempat atau

seperdelapan bagian.

ISTERI YANG DICERAI

Isteri yang ditalak (diceraikan) dengan talak raj’ie itu mewarisi dari

suaminya apabila suami mati sebelum habis masa iddahnya. Orang-orang Hambali

berpendapat bahwa isteri yang ditalak sebelum dicampuri oleh suami yang

mentalaknya di waktu sakit yang menyebabkan kematian, kalau suami mati karena

sakit, sedang isteri belum menikah lagi, maka isteri itu mendapat warisan.

Demikian pula bila isteri yang ditalak yang telah dicampuri oleh suami yang

mentalaknya, selama dia belum menikah lagi, dan berada dalam masa ‘iddah karena

kematian suami.

Undang-undang yang baru menganggap bahwa isteri yang ditalak bain dalam

keadaan suami sakit yang menyebabkan kematian, maka dia dihukum sebagai isteri,

jika dia tidak rela ditalak dan suami yang mentalak mati karena penyakit, sedang

dia masih berada dalam masa ‘iddahnya.

11.7. ANAK PEREMPUAN YANG SHULBIYAH

Allah SWT berfirman :

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anakmu.

Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan; dan

jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka duapertiga

dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia

memperoleh seperdua harta” (An-Nisaa’ 12).

Ayat di atas menunjukkan bahwa anak perempuan yang shulbiyah mempunyai tiga

ketentuan:

Ketentuan Pertama:

Dia mendapatkan bagian seperdua, apabila anak perempuan itu hanya seorang

diri.

Ketentuan Kedua  :

Bagian duapertiga untuk dua orang anak perempuan atau lebih, bila tidak ada

seorang anak laki-laki atau lebih. Berkata Ibnu Qudamah: Ahli ilmu telah sepakat

bahwa fardh (bagian) dari dua orang anak perempuan adalah duapertiga, kecuali

satu riwayat syadz dari Ibnu ‘Abbas. Berkata Ibnu Rusyd: Telah dikatakan bahwa

pendapat yang masyhur dari Ibnu ‘Abbas itu seperti pendapat jumhur.

Ketentuan Ketiga :

Mewaris secata ta’shib. Bila dia disertai oleh seorang anak laki-laki atau

lebih banyak, maka cara memperoleh warisannya dengan jalan ta’shib; di dalam

ta’shib bagian seorang laki-laki dua kali bagian seorang perempuan. Denikian

pula bila yang laki-laki dan perempuan itu kedua-duannya banyak.

11.8. HAL-IHWAL SAUDARA PEREMPUAN SEKANDUNG

Allah SWT berfirman:

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi

fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan dia

tidak mempunyai anak dan mepunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang

perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara yang laki-

laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai

anak; akan tetapi jika saudara perempuan itu dua orang; maka bagi keduanya dua

pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli

waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian

seorang saudara laki-laki sebanyak dua bagian saudara perempuan” (An-Nisa 176).

Rosululloh saw bersabda :

“Jadikanlah saudara-saudara perempuan dan anak-anak perempuan itu satu ‘ashobah”

Bagi saudara perempuan sekandung ada lima ketentuan :

1 Separuh bagi seorang saudara perempuan sekandung bila dia tidak disertai anak

laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, dan saudara laki-

laki sekandung.

2 Dua pertiga bagi dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih bila tidak

ada laki-laki.

3 Apabila saudara-saudara perempuan itu hanya disertai oleh saudara laki-laki

sekandung dan orang-orang yang telah dikemukakan di atas tidak ada, maka

saudara-saudara perempuan sekandung itu di’ashobahkan; sehingga bagian dari

seorang laki-laki adalah dua kali bagian seorang perempuan.

4 Saudara-saudara perempuan sekandung menjadi ‘ashobah bersama dengan anak-anak

perempuan atau anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki, sehingga mereka

mengambil sisa harta sesudah bagian anak-anak perempuan atau anak-anak

perempuan dari anak-anak laki-laki.

5 Saudara-saudara perempuan sekandung itu gugur dengan adanya keturunan laki-

laki yang mewarisi, seperti anak laki-laki, dan anak laki-laki dari anak laki-

laki, serta pokok (yang menurunkan) laki-laki yang mewarisi, seperti ayah –

menurut kesepakatan – da kakek – menurut Abu Hanifah -. Pendapat Abu Hanifah

ini berbeda dengan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad; dan perbedaan itu telah

dikemukakan pada pembicarann yang lalu.

11.9. SAUDARA-SAUDARA PEREMPUAN SEAYAH

Bagi Rosululloh-Rosululloh perempuan seayah ada enam ketentuan :

1 Separuh, bila dia sendirian, tidak ada saudara perempuan seayah lainnya, tidak

ada saudara perempuan yang sekandung.

2 Dua pertiga, untuk dua orang saudara perempuan seayah ataii lebih.

3 Seperenam, bila dia hanya bersama dengan saudara perempuan yang sekandung,

sebagai penyempurnaan dua pertiga.

4 Mewarisi secara ta’shib bersama orang lain, bila bersamanya (seorang atau

lebih) terdapat seorang anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-

laki. Nereka mendapatkan sisa sesudah bagian anak perempuan atau anak

perempuan dari anak laki-laki.

5 Mereka gugur dengan adanya orang-orang berikut :

a. Pokok atau cabang laki-laki yang mewarisi.

b. Saudara laki-laki sekandung.

c. Saudara perempuan sekandung, bila menjadi ‘ashobah oleh sebab anak

perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, sebab saudara perempuan

sekandung dalam hal itu menduduki tempat saudara laki-laki sekandung. Oleh

sebab itu maka dia didahulukan atas saudara laki-laki seayah dan saudara

perempuan seayah, ketika dia menjadi ‘ashobah oleh sebab orang lain.

d. Dua orang saudara perempuan sekandung, kecuali bila bersama mereka terdapat

saudara lelaki seayah, maka mereka di’ashobahkan, sehingga sisanya dibagi:

untuk laki-laki adalah duan bagian seorang perempuan.

Apabila mayit meninggalkan dua orang saudara perempuan sekandung, saudara-

saudara perempuan seauayh dan seorang saudara laki-laki seayah, maka dua orang

saudara perempuan sekandung itu mendapat duapertiga, dan sisanya dibagi antara

saudara-saudara perempuan seayah dan saudara laki-laki seayah dengan pembagian:

bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

11.10. ANAK-ANAK PEREMPUAN DARI ANAK LAKI-LAKI

Bagi anak-anak perempuan dari anak laki-laki ada lima ketentuan:

1 Separuh, bila anak perempuan dari anak laki-laki itu sendiri saja dan tidak

ada anak laki-laki shulbi.

2 Duaperiga bagi dua orang atau lebih anak perempuan dari anak laki-laki, bila

tidak ada anak laki-laki shulbi.

3 Seperenam bagi seorang atau lebih anak perempuan dari anak laki-laki bila ber-

samanya terdapat anak perempuan shulbiyah sebagai penyempurnaan duapertiga;

kecuali bila bersama mereka terdapat seorang anak laki-laki yang sederajat

dengan mereka (cucu laki-laki), maka mereka di’ashobahkan; dan sisanya sesudah

bagian anak perempuan shulbiyah, dibagikan: untuk lelaki dua bagian perempuan.

4 Mereka tidak mewarisi bila ada anak laki-laki.

5 Mereka tidak mewarisi bila ada dua orang anak perempuan sulbiyah atau lebih,

kecuali bila bersama didapatkan seorang anak laki-laki dari anak laki-laki

yang sederajat dengan mereka (cucu laki-laki) atau lebih rendah dari mereka,

maka mereka di’ashobahkan.

11.11. IBU

Allah SWT berfirman :

“Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang

ditinggalkan, jika yang meninggal mempunyai anak, jika yang meninggalkan itu

tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya

mendapapatkan sepertiga. (An-Nisaa’ ayat 10).

Bagi ibu itu ada tiga ketentuan :

1 Mendapatkan seperenam, bila dia bersama dengan anak laki-laki atau seorang

anak laki-laki dari anak laki-laki, atau dua orang saudara laki-laki atau

saudara perempuan secara muthlak, baik mereka itu dari fihak ayah dan ibu,

fihak ayah saja ataupun fihak ibu saja.

2 Mendapat sepertiga dari semua harta peninggalan, bila tidak didapatkan

seorangpun dari yang telah dikemukakan (dalam no. 1).

3 Mengambil sepertiga dari sisa harta bila tidak ada orang-orang yang telah

disebutkan tadi sesudah bagian seorang suami-isteri. Yang demikian itu

terdapat dalam dua masalah yang dinamakan gharraiyyah, yaitu :

Pertama: Bila si mayit meninggalkan suami dan dua orang tua.

Kedua  : Bila si mayit meninggalkan isteri dan dua orang tua.

11.12. NENEK

Allah SWT berfirman:

“Dari Qubaishah bin Dzuaib, dia berkata: Seorang nenek telah datang menghadap

Abu Bakr, lalu dia menanyakan tentang warisannya. Abu Bakr menjawab: “Engkau

tidak mempunyai hak sedikitpun menurut Kitab Allah dan aku tidak tahu sedikitpun

berapa hakmu di dalam sunnah Rosululloh saw. Maka pulanglah engkau sampai aku

menanyakan kepada seseorang”. Kemudian Abu Bakr menanyakan kepada para shahabat.

Al-Mughiroh bin Syu’bah menjawab: “Aku pernah menyaksikan Rosululloh saw mem-

berikan kepada nenek seperenam fardh”. Abu Bakr bertanya: “Apakah ada orang lain

bersamamu?” Maka berdirilah Muhammad bin Maslamah al-Anshori, mengatakan seperti

apa yang dikatakan Al-Mughiroh bin Syu’bah. Maka Abu Bakrpun memberikan

seperenam fardh kepada si nenek. Berkata Qubaishah: Kemudian datanglah seorang

nenek yang lain kepada ‘Umar, menanyakan warisannya. ‘Umar menjawab: “Engkau

tidak mempunyai hak sedikitpun menurut kitab Allah, akan tetapi seperenam

itulah. Oleh sebab itu, jika kamu berdua, maka seperenam itupun untuk kamu

berdua. Siapa saja diantara kamu berdua yang sendirian, maka seperenam itu

untuknya”. (HR lima orang ahli hadits kecuali An-Nasai, dishahihkan At-Tirmidzi)

Bagi nenek yang shahihah (=nenek yang nasabnya dengan si mayit tidak

diselingi oleh kakek yang fasid. Kakek yang fasid ialah kakek yang nasabnya

dengan si mayit diselingi oleh perempuan , seperti ayah dari ibu) ada tiga

ketentuan :

1 Seperenam bila dia sendirian, dan bila lebih dari satu, maka berserikat di

dalam seperenam itu, dengan syarat sama derajatnya seperti ibu dari ibu dan

ibu dari ayah.

2 Nenek yang dekat dari jihat manapun menghalangi nenek yang jauh, seperti ibu

dari ibu (nenek) menghalangi ibu dari ibu dari ibu (buyut) dan menghalangi

juga ibu dari ayah dari ayah.

3 Nenek dari jihat manapun gugur dengan adanya ibu; dan nenek dari jihat ayah

gugur dengan adanya ayah, akan tetapi adanya ayah tidak menggugurkan nenek

dari fihak ibu. Kakek menghalangi ibunya (buyut) sebab ibu kakek gugur haknya

karena adanya kakek.

12. ‘ASHOBAH

12.1. DEFINISI

‘Ashobah adalah jamak dari ‘aashib, seperti halnya tholabah adalah jamak

dari thoolib. ‘Ashabah ini ialah anak turun dan kerabat seorang lelaki dari

fihak ayah. Mereka dinamakan ‘ashobah karena kuatnya ikatan antara sebagian

mereka dengan sebagian yang lain.

Kata ‘ashobah ini diambil dari ucapan mereka: “Ashobal qoumu bi fulaan”,

bila mereka bersekutu dengan si fulan. Maka anak laki-laki adalah satu fihak

dari ‘ashobah, dan ayah adalah fihak lain; saudara laki-laki adalah satu segi

dari ‘ashobah sedangkan paman (dari fihak ayah) adalah sisi yang lain.

Yang dimaksud dengan ‘ashobah disini ialah mereka yang mendapatkan sisa

sesudah Ashhaabul Furuudh mengambil bagian-bagian yang ditentukan bagi mereka.

Apabila tidak ada sisa sedikitpun dari mereka (ashhaabul furuudh), maka mereka

(‘ashobah) tidak mendapatkan apa-apa, kecuali bila ‘ashib itu seorang anak laki-

laki maka dia tidak akan mendapatkan bagian, bagaimanapun keadaannya.

Dinamakan ‘ashobah juga mereka yang berhak atas semua peninggalan bila tidak

didapatkan seorangpun di antara ashhaabul furuudh, karena hadits yang diriwayat-

kan oleh Al-Bukhori dan Muslim, dari Ibnu ‘Abbas, bahwa Nabi saw bersabda:

“Berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan itu kepada pemiliknya yang

berhak menurut nash; dan apa yang tersisa maka berikanlah kepada ‘ashobah laki-

laki yang terdekat kepada si mayit”.

Dari Abu Hurairoh ra, bahwa Nabi saw bersabda: “Tidak ada bagi seorang mukmin

kecuali aku lebih berhak atasnya dalam urusan dunia dan akhiratnya. Bacalah bila

kamu suka: “Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka

sendiri.” Oleh sebab itu, siapa saja orang mukmin yang mati dan meninggalkan

harta, maka harta itu diwariskan kepada ‘ashobahnya, siapapun mereka itu adanya.

Dan barang siapa ditinggali hutang atau beban keluarga oleh si mayit, maka

hendaklah dia datang kepadaku, karena akulah maulanya.”

12.2. PEMBAGIAN ‘ASHOBAH

‘Ashobah itu dibagi menjadi dua bagian :

1 ‘Ashobah Nasabiyah,

2 ‘Ashobah Sababiyah.

12.3. ‘ASHOBAH NASABIYAH

‘Ashobah Nasabiyah ada tiga golongan :

1 ‘Ashobah binafsih

2 ‘Ashobah bighoirih

3 ‘Ashobah ma’aghoirih.

12.4. ‘ASHOBAH BINAFSIH

‘Ashobah binafsih ialah semua orang laki-laki yang nasabnya dengan si mayit

tidak diselingi oleh perempuan. ‘Ashobah binafsih ada empat golongan:

1 Bunuwwah (keanakan), dianamakan juz-ul mayyit.

2 Ubuwwah (keayahan), dinamakan ashlul mayyit.

3 Ukhuwwah (kesaudaraan), dinamakan juz-u abiih.

4 Umumah (kepamanan), dinamakan juz-ul jadd.

12.5. ‘ASHOBAH BIGHOIRIH

‘Ashobah bighoirih adalah perempuan yang bagiannya separuh dalam keadaan

sendirian, dan duapertiga bila bersama dengan saudara perempuannya atau lebih.

Apabila bersama perempuan atau perempuan-perempuan itu terdapat seorang saudara

laki-laki, maka di saat itu mereka semuanya menjadi ‘Ashobah dengan adanya

saudara laki-laki tersebut. Perempuan-perempuan yang menjadi ‘Ashobah bighoirih

ada empat :

1 Seorang anak perempuan atau anak-anak perempuan,

2 Seorang anak perempuan atau anak-anak perempuan dari anak laki-laki,

3 Seorang saudara perempuan atau saudara-saudara perempuan sekandung,

4 Seorang saudara perempuan atau saudara-saudara perempuan seayah.

Setiap golongan dari keempat golongan ini menjadi ‘Ashobah bersama orang

lain, yaitu saudara laki-laki. Pewarisan diantara mereka adalah laki-laki

mendapat dua bagian perempuan.

Perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan bagian (fardh) bila tidak ada

saudara laki-lakinya yang ‘ashib (menjadi ‘ashobah) itu tidak menjadi ‘ashobah

bighoirih di saat adanya saudara laki-laki. Sebab seandainya seseorang itu mati

sedang dia meninggalkan seorang paman atau bibi (dari fihak ayah), maka semua

hartanya itu untuk paman, sedang bibi tidak mendapatkan dan tidak menjadi

‘ashobah bersama saudara laki-lakinya; sebab bibi itu tidak mendapatkan bagian

bila tidak bersama saudara laki-lakinya. Demikian pula anak laki-laki dari

saudara laki-laki bersama anak perempuan dari saudara lelaki.

12.6. ‘ASHOBAH MA’AGHOIRIH

‘Ashobah ma’aghoirih ialah setiap perempuan yang memerlukan perempuan lain

untuk menjadi ‘Ashobah. ‘Ashobah ma’aghoirih ini terbatas hanya pada dua

golongan dari perempuan, yaitu :

1 Saudara perempuan sekandung atau saudara-saudara perempuan sekandung bersama

dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki.

2 Saudara perempuan seayah atau saudara-saudara perempuan seayah bersama dengan

anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki; mereka mendapatkan

sisa peninggalan sesudah furudh.

12.7. CARA PEWARISAN ‘ASHOBAH BINAFSIH

Pada fasal terdahulu telah dikemukakan cara pewarisan untuk ‘ashobah bi-

ghoirih dan ‘ashobah ma’aghoirih. Adapun cara pewarisan ‘ashobah binafsih, maka

akan kami jelaskan sebagai berikut :

‘Ashobah binafsih ada empat golongan, dan mewarisi menurut tertib berikut:

1 Bunuwwah

meliputi anak-anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki dan

seterusnya ke bawah.

2 Bila jihat bunuwwah tidak didapatkan, maka peninggalan atau sisanya itu ber-

pindah ke jihat ubuwwah yang meliputi ayah dan kakek shahih seterusnya keatas.

3 Bila tidak ada seorangpun dari jihat ubuwwah, maka peninggalan atau sisanya

berpindah ke ukhuwwah. Ukhuwwah ini meliputu saudara-saudara laki-laki

sekandung, saudara-saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara

laki-laki sekandung, anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan

seterusnya ke bawah.

Note: Sekandung = seibu-seayah.

4 Bila tidak ada seorang pun dari jihat ukhuwwah, maka peninggalan atau sisanya

berpindah ke jihat ‘umumah tanpa ada perbedaan antara ‘umumah si mayit itu

sendiri dengan ‘umumah ayahnya atau ‘umumah kakeknya; hanya saja ‘umumah si

mayit didahulukan atas ‘umumah ayahnya, dan ‘umumah ayahnya didahulukan atas

‘umumah kakeknya, dan begitu seterusnya.

Bila didapatkan sejumlah orang dari satu tingkatan, maka yang paling berhak

untuk mendapatkan warisan adalah mereka yang paling dekat kepada si mayit.

Bila terdapat sejumlah orang yang sama hubungan nasabnya dengan si mayit

dari segi jihat dan derajat, maka yang paling berhak mendapatkan warisan adalah

mereka yang paling kuat hubungan kekerabatannya dengan si mayit.

Apabila mayit meninggalkan sejumlah orang yang sama nasab mereka kepada

dirinya dari segi jihat, derajat dan kekuatan, hubungan, maka mereka sama-sama

berhak untuk mendapatkan warisan sesuai dengan kepala mereka.

Inilah makna dari ucapan fuqoha: “Sesungguhnya pendahuluan di dalam ‘ashobah

binafsih adalah dengan jihat. Bila jihatnya sama, maka dengan derajat. Bila

derajatnya sama, maka dengan kekuatan hubungan. Bila mereka sama dalam jihat,

derajat dan kekuatan hubungan, maka mereka sama-sama berhak untuk mendapatkan

warisan dan peninggalan itu dibagi rata diantara mereka menurut jumlah mereka.

12.8. ‘ASHOBAH SABABIYAH

‘Ashib Sababi adalah maula (tuan) yang memerdekakan. Bila orang yang

memerdekakan tidak ada, maka warisan itu bagi ‘ashobahnya yang laki-laki.

13. HAJBU DAN HIRMAN

13.1. DEFINISI

Hajbu menurut bahasa berarti man’u: menghalangi, mencegah. Maksudnya adalah

terhalangnya seseorang tertentu dari semua atau sebagian warisannya karena

adanya orang lain.

Hirman ialah terhalangnya seseorang tertentu dari warisannya karena terjadi

penghalang pewarisan, seperti membunuh dan lain-lainnya.

13.2. PEMBAGIAN HAJBU

Hajbu ada dua macam :

1 Hajbu Nuqshoon,

2 Hajbu Hirman

Hajbu Nuqshon ialah berkurangnya warisan salah seorang ahli waris karena

adanya orang lain. Hajbu Nuqshon ini terjadi pada lima orang :

1 Suami terhalang dari separuh menjadi seperempat di waktu ada anak laki-laki.

2 Isteri terhalang dari seperempat menjadi seperdelapan di waktu ada anak lelaki

3 Ibu terhalang dari sepertig menjadi seperenam di waktu ada keturunan yang

mewarisi.

4 Anak perempuan dari anak laki-laki.

5 Saudara perempuan seayah.

Adapun Hajbu Hirman adalah terhalangnya semua warisan bagi seseorang karena

adanya orang lain, seperti terhalangnya warisan bagi saudara laki-laki di waktu

adanya anak laki-laki. Hajbu Hirman ini tidak termasuk ke dalam warisan dari

enam orang pewaris, sekalipun mereka bisa terhalang oleh Hajbu nuqshon.

Mereka itu adalah :

1 & 2 Kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu,

3 & 4 Kedua orang tua, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan ,

5 & 6 Dua orang suami-isteri.

Hajbu Hirman itu masuk ke dalam ahli waris selain dari keenam ahli waris

tersebut di atas.

Hajbu Hirman ditegakkan atas dia asa:

1 Bahwa setiap orang mempunyai hubungan dengan si mayit karena adanya orang lain

itu, dia tidak mewarisi bila orang tersebut itu ada. Misalnya anak laki-laki

dari anak laki-laki itu tidak mewarisi bersama dengan adanya anak laki-laki,

kecuali anak-anak laki-laki dari ibu, maka mereka itu mewarisi bersama mereka

ibu, padahal mereka mempunyai hubungan dengan si mayit karena dia.

2 Orang yang lebih dekat itu didahulukan atas orang yang lebih jauh, maka anak

laki-laki menghalangi anak laki-laki dari saudara laki-laki. Apabila mereka

sama dalam derajat, maka ditarjih (diseleksi) dengan kekuatan hubungan keke-

rabatannya, sperti saudara laki-laki sekandung menghalangi saudara laki-laki

seayah.

13.3. PERBEDAAN ANTARA MAHRUM DAN MAHJUUB

Perbedaan antara mahrum dan mahjub itu kelihatan jelas dalam dua hal berikut

1 Mahrum sama sekali tidak berhak untuk mewarisi, seperti orang yang membunuh

(orang yang mewariskan). Sedang mahjub itu berhak mendapatkan warisan, akan

tetapi dia terhalang karena adanya orang lain yang lebih utama darinya untuk

mendapatkan warisan.

2 Orang yang mahrum dari warisan itu tidak mempengaruhi orang lain, maka dia

tidak menghalanginya sama sekali, bahkan dia dianggap seperti tidak ada saja.

Misalnya bila seseorang mati dan meninggalkan seorang anak laki-laki kafir

dan seorang saudara laki-laki muslim; maka warisan itu semua adalah bagi

saudara laki-laki, sedang anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa.

Adapun orang yang mahjub (terhalang), maka terkadang dia mempengaruhi orang

lain, dia menghijabnya baik dengan Hajbu hirman ataupun hajbu Nuqshon.

Misalnya, dua tahu lebih saudara-saudara laki-laki bersama dengan adanya ayah

dan ibu. Keduanya (saudara laki-laki) tidak mewarisi karena adanya ayah; dan

keduanya (ayah dan saudara laki-laki) menghijab ibu dari menerima sepertiga

menjadi seperenam.

14. ‘AUL

14.1. DEFINISI

‘Aul menurut bahasa berarti irtifa’: mengangkat. Dikatakan ‘aalal miizaan

bila timbangan itu naik, terangkat. Kata ‘aul ini terkadang berarti cenderung

kepada perbuatan aniaya (curang). Arti ini ditunjukkan dalam firman Allah SWT:

“Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (ta’uuluu)”

(S. An-Nisaa’ ayat 3).

Menurut para fuqoha, ‘aul ialah bertambahnya saham dzawul furudh dan

berkurangnya kadar penerimaan warisan mereka.

Diriwayatkan bahwa faridhah (pembagian) harta pertama yang mengalami ‘aul

di dalam Islam itu diajukan kepada ‘Umar ra. Maka dia memutuskan dengan ‘aul

pada suami dan dua orang saudara perempuan. Dia berkata kepada para sahabat yang

ada di sisinya:

“Jika aku mulai memberikan kepada suami atau dua orang saudara perempuan, maka

tidak ada hak yang sempurna bagi yang lain. Maka berilah aku pertimbangan. Maka

‘Abbas bin ‘Abdul Mutholib pun memberikan ertimbangan kepadanya dengan ‘aul.

Dikatakan pula bahwa yang memberikan pertimbangan itu ialah ‘Ali. Sementara yang

mengatakan bahwa yang memberikan pertimbangan ialah Zaid bin Tsabit.

14.2. CONTOH-CONTOH MASALAH ‘AUL

1 Telah mati seorang perempuan dengan meninggalkan seorang suami, dua orang

saudara perempuan sekandung, dua orang saudara perempuan seibu dan ibu. Masalah

demikian dianamakan masalah Syuraihiyyah, sebab si suami itu mencaci-maki

Syuraih, hakim yang terkenal itu, dimana si suami diberi bagian tiga persepuluh

oleh Syuraih. Lalu dia mengelilingi kabilah-kabilah sambil mengatakan: “Syuraih

tidak memberikan kepadaku separuh dan tidak pula sepertiga.” Ketika Syuraih

mengetahui hal itu, dia memanggilnya untuk menghadap, dan memberikan hukuman

ta’zir kepadanya. Kata Syuraih: “Engkau buruk bicara, dan menyembunyikan ‘aul.”

2 Seorang suami talah mati, sedang dia meninggalkan seorang isteri, dua orang

anak perempuan, seorang ayah, dan seorang Ibu. Masalah ini dinamakan masalah

mimbariyyah, sebab Sayyidina ‘Ali ra tengah berada di atas mimbar di Kufah, dan

dia mengatakan di dalam khutbahnya: “Segala puji bagi Allah yang telah memutus-

kan dengan kebenaran secara pasti, dan membalas setiap orang dengan apa yang dia

usahakan, dan kepada-Nya tempat berpulang dan kembali,” lalu beliau ditanya

tentang masalah itu, maka beliau menjawab di tengah-tengah khutbahnya: “Dan

isteri itu, seperdelapan menjadi sepersembilan,” kemudian beliau melanjutkan

khutbahnya.

Masalah-masalah yang dimasuki oleh Allah itu ialah masalah-masalah yang

pokok (ashal)-nya : 6 – 12 – 24.

Enam terkadang ddibesarkan menjadi tujuh, atau delapan, atau sembilan, atau

sepuluh. Dan duabelas dibesarkan menjadi tiga belas, lima belas, atau tujuh

belas. Dan dua puluh empat tidak dibesarkan kecuali menjadi dua puluh tujuh.

Masalah-masalah yang tidak dimasuki Allah sama sekali ialah masalah-masalah

yang pokok (ashal)-nya: 2, 3, 4, 8.

Undang-undang Warisan Mesir menetapkan Allah pada fasal lima belas, dan

nashnya sebagai berikut: “Apabila bagian-bagian ashhaabul furuudh melebihi harta

peninggalan, maka harta peninggalan itu dibagi di antara mereka menurut

perbandingan bagian-bagian mereka di dalam pewarisan.”

14.3. CARA PEMECAHAN MASALAH-MASALAH ‘AUL

Cara pemecahan masalah-masalah Allah ialah harus mengetahui pokok masalah,

yakni yang menimbulkan masalah itu, dan mengetahui saham-saham setiap ashhaabul

furuudh serta mengabaikan pokonya. Kemudian bagian-bagian mereka dikumpulkan,

dan kumpulan itu dijadikan sebagai pokok. Lalu peninggalan dibagi atas dasar

itu. Dan dengan demikian, maka akan terjadi kekurangan bagi setiap orang sesuai

dengan sahamnya. Di dalam masalah ini tidak ada kezaliman dan kecurangan.

Misalnya, bagi suami dan dua orang saudara perempuan sekandung, maka pokok

masalahnya adalah enam, untuk suami separuh, yaitu tiga, dan untuk dua orang

saudara perempuan sekandung duapertiga, yaitu empat. Maka jumlahnya menjadi

tujuh. Dan tujuh itulah yang menjadi dasar pembagian harta peninggalan.

15. RODD

15.1. DEFINISI

Kata radd berarti i’aadah: mengembalikan. Dikatakan rodda ‘alaihi haqqoh

artinya a’aadahu ilaih: dia mengembalikan haknya kepadanya. Dan kata radd juga

berarti sharf: memulangkan kembali. Dikatakan rodda ‘anhu kaida ‘aduwwih: dia

memulangkan kembali tipu muslihat musuhnya.

Yang dimaksud radd menurut para fuqoha ialah pengembalian apa yang tersisa

dari bagian dzawul furudh nasabiyah kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya

bagian mereka bila tidak ada orang lain yang berhak untuk menerimanya.

15.2. RUKUNNYA

Radd tidak akan terjadi kecuali bila ada tiga rukun:

1 Adanya ashhaabul furuudh,

2 Adanya sisa peninggalan,

3 Tidak adanya ahli waris ‘ashobah.

15.3. PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG RADD

Tidak ada nash yang menjadi rujukan masalah radd; oleh sebab itu para ulama

berselisih pendapat tentang radd ini.

Di antara mereka ada yang berpendapat tentang tidak adanya radd terhadap

seorang pun di antara ashhaabul furuudh; dan sisa harta sesudah ashhaabul

furuudh mengambil furudh (bagian-bagian) mereka itu diserahkan kepada baitulmal

bila tidak ada ahli waris ‘ashobah.

Ada pula yang berpendapat tentang adanya radd bagi ashhaabul furuudh, bahkan

sampai pada suami-isteri menurut kadar bagian masing-masing.

Sedang pendapat lain adalah radd itu diberikan kepada semua ashhaabul

furuudh, kecuali suami-isteri, ayah dan kakek.

Maka radd diberikan kepada delapan golongan sebagai berikut:

1 Anak perempuan

2 Anak perempuan dari anak laki-laki

3 Saudara perempuan sekandung

4 Saudara perempuan seayah

5 Ibu

6 Nenek

7 Saudara laki-laki seibu

8 Saudara perempuan seibu.

Pendapat inilah pendapat yang terpilih. Ini adalah pendapat ‘Umar, ‘Ali,

jumhur sahabat dan tabi’in. Dan inilah mazhab Abu Hanifah, Ahmad, dan pendapat

yang dipegang bagi aliran Syafi’i, serta sebagian pengikut Malik, ketika baitul-

mal rusak.

Mereka berkata: Radd itu tidak diberikan kepada suami-isteri karena radd

dimiliki dengan jalan rahim, sedang suami-isteri tidak mempunyai hubungan rahim

kecuali hanya sebab perkawinan. Radd juga tidak diberikan kepada ayah dan kakek

karena radd itu ada bila tidak ada ahli waris ‘ashobah, sedang ayah dan kakek

termasuk ahli waris ‘ashobah yang mengambil sisa dengan jalan ta’shib dan bukan

dengan cara radd.

Undang-undang Waris Mesir mengambil pendapat ini, kecuali dalam satu

masalah, maka ia mengambil pendapat ‘Utsman. Undang-undang itu menetapkan adanya

radd bagi salah seorang suami-isteri, maka suami/isteri yang hidup mengambil

bagian dengan cara fardh dan radd. Radd terhadap seorang dari suami-isteri di

dalam undang-undang itu sesudah dzawul arham. Dalam fasal 30 terdapat ketentuan

sebagai berikut: “Apabila furudh tidak dapat menghabiskan harta peninggalan

dan tidak terdapat ‘ashobah nasab, maka sisanya dikembalikan kepada selain

suami-isteri dari golongan ashhaabul furuudh, menurut perbandingan furudh

mereka. Dan sisa dari harta peninggalan sikembalikan kepada salah seorang suami-

isteri, bila tidak didapatkan ‘ashobah nasab atau salah seorang ashhaabul

furuudh nasabiyah atau seorang dzawul arhaam.”

15.4. CARA MEMECAHKAN MASALAH-MASALAH RADD

Caranya ialah bila bersama ashhaabul furuudh didapatkan orang yang tidak

mendapatkan radd berupa salah seorang suami-isteri, maka salah seorang suami-

isteri mengambil fardhnya dari pokok harta peninggalan. Dan sisa sesudah fardh

ini adalah untuk ashhaabul furuudh sesuai dengan jumlah mereka bila mereka

terdiri dari satu golongan, baik yang ada itu hanya salah seorang diantara

mereka seperti anak perempuan. Apabila ashhaabul furuudh itu lebih banyak dari

satu golongan, seperti seorang ibu dan seorang anak perempuan, maka sisanya

dibagikan kepada mereka sesuai dengan fardh mereka dan dikembalikan kepada

mereka sesuai dengan perbandingan fardh mereka pula.

Adapun bila bersama ashhaabul furuudh tidak didapatkan salah seorang suami-

isteri, maka sisa harta peninggalan sesudah fardh mereka dikembalikan kepada

mereka sesuai dengan jumlah mereka, bila mereka itu terdiri dari satu golongan,

baik yang ada di antara golongan itu hanya seorang ataupun banyak.

Apabila ashhaabul furuudh itu lebih dari satu golongan, maka sisanya dikembali-

kan kepada mereka sesuai dengan perbandingan fardh mereka. Dengan demikian maka

bagian dari setiap ashhaabul furuudh itu bertambah sesuai dengan melimpahnya

harta; sehingga dia mendapatkan sejumlah warisan yang berupa fardh dan radd.

16. KANDUNGAN (HAMLU)

Kandungan (hamlu) adalah anak yang dikandung di perut ibu. Kami akan mem-

bicarakan kandungan di sini dari segi pewarisan dan lamanya kandungan.

16.1. HUKUMNYA DALAM PEWARISAN

Kandungan itu adakalanya lahir dari perut ibu dan adakalanya tetap di dalam

perutnya. Masing-masing dari dua keadaan ini mempunyai hukum-hukumnya sendiri,

dan akan kami sebutkan berikut ini :

16.2. KANDUNGAN YANG LAHIR DARI PERUT IBU

Apabila kandungan lahir dari perut ibu, maka adakalanya ia lahir dalam

keadaan hidup dan adakalanya dalam keadaan mati. Apabila ia lahir dalam keadaan

mati, maka kemungkinan lahirnya bukan karena tindak pidana dan permusuhan ter-

hadap sang ibu, dan kemungkinan disebabkan tindak pidana terhadap sang ibu.

Apabila dia lahir dalam keadaan hidup, maka dia mewarisi dan diwarisi oleh

orang lain; karena adanya riwayat dari Abu Hurairoh bahwa Nabi saw bersabda:

“Apabila anak yang dilahirkan itu menangis, maka dia diberi warisan”.

Istihlaal artinya jeritan tangisan bayi; maksudnya ialah bila nyata

kehidupan anaka yang lahir itu, maka dia diberi warisan. Tandanya hidup ialah

suara, nafas, bersin, atau yang serupa dengan itu. Ini adalah pendapat

Ats-Tsauri, Al-Auza’i, Asy-Syafi’i dan sahabat-sahabat Abu Hanifah.

Apabila kandungan lahir dalam keadaan mati bukan karena tindak pidana yang

dilakukan terhadap ibunya, menurut kesepakatan, dia tidak mewarisi dan tidak

pula diwarisi.

Apabila dia lahir dalam keadaan mati disebabkan tindak pidana yang dilaku-

kan terhadap ibunya, maka dalam keadaan demikian, dia mewarisi dan diwarisi

menurut orang-orang Hanafi.

Sedang mazhab Syafi’i, Hambali, dan Malik berpendapat bahwa dia tidak

mewarisi sedikitpun, akan tetapi dia mendapatkan ganti rugi saja karena darurat.

Dia tidak mendapatkan selain itu. Ganti rugi ini diwarisi oleh setiap orang yang

berhak mendapat warisan darinya.

Al-Laits bin Sa’d dan Robi’ah bin ‘Abdurrahman berpendapat bahwa janin itu

bila lahir dalam keadaan mati disebabkan tindak pidana terhadap ibunya, maka dia

tidak mewarisi dan tidak pula diwarisi; akn tetapi iibunya mendapat ganti rugi.

Ganti rugi itu diberikan kepada ibunya, karena tindak pidana itu menimpa

sebagian dari dirinya, yaitu si janin. Dan bila tindak pidana itu hanya menimpa

diri si ibu saja, maka ganti ruginya pun hanya untuk dirinya. Undang-undang

Warisan Mesir mengambil pendapat ini.

16.3. KANDUNGAN YANG BERADA DALAM PERUT IBU

1 Kandungan yang masih berada dalam perut ibu tidak bisa menahan sebagian

harta peninggalan, bila dia bukan pewaris atau terhalang oleh orang lain dalam

segala keadaan. Apabila seseorang mati dan meninggalkan seorang isteri, seorang

ayah dan seorang ibu yang hamil yang bukan dari ayahnya, maka kandungan yang

demikian tidak mendapatkan warisan; sebab dia tidak akan keluar dari keadaannya

sebagai saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, sedang saudara laki-laki

atau saudara perempuan seibu tidak mewarisi dengan adanya ayah.

2 Semua harta peninggalan ditahan sampai kandungan dilahirkan, bila dia

pewaris dan tidak ada seorang pewarispun yang ada bersamanya, atau ada seorang

pewaris tetapi terhalang olehnya. Demikian kesepakatan para fuqoha.

Demikian pula semua harta peninggalan ditahan bila bersamanya terdapat ahli

waris yang tidak terhalang, akan tetapi mereka semua merelakan baik secara

terang-terangan maupun tersembunyi, untuk tidak membagi warisan secara segera,

misalnya mereka diam saja atau tidak menuntutnya.

3 Setiap ahli warisyang mempunyai fardh (bagian) tidak berubah dengan

berubahnya kandungan, maka dia mendapatkan bagiannya secara sempurna, dan sisa-

nya ditahan.

Misalnya, bila si mayit meninggalkan seorang nenenk dan seorang isteri yang

hamil, maka nenek mendapatkan bagian seperenam karena bagiannya tidak berubah,

baik anak yang akan dilahirkan itu laki-laki ataupun perempuan.

4 Pewaris yang gugur dengan salah satu dari dua keadaan kandungan dan tidak

gugur dengan keadaan lain, tidak diberi bagian sedikitpun karena hak kewarisan-

nya itu meragukan.

Misalnya, bila mayit meninggalkan seorang isteri yang hamil dan seorang saudara

laki-laki, maka saudara laki-laki itu tidak mendapatkan sesuatu, sebab mungkin

kandungan yang akan lahir itu laki-laki. Demikian mazhab jumhur.

5 Ashabul furudh yang berubah bagiannya karena kandungan yang akan dilahir-

kan itu laki-laki atau perempuan, diberi bagian yang minimal dari dua

kemungkinan tersebut, dan yang di dalam kandungan diberi bagian yang maksimal

dari kedua kemungkinan di atas kemudian ditahan sampai ia lahir. Bila kandungan

yang dilahirkan itu hidup, dan ternyata ia berhak memperoleh bagian yang lebih

besar, maka tinggal mengambilnya. Dan bila dia tidak merhak memperoleh bagian

yang lebih besar dan hany berhak memperoleh bagian yang minimal, maka dia meng-

ambilnya; dan sisanya dikembalikan kepada ahli waris. Apabila dia lahir dalam

keadaan mati, maka dia tidak berhak sedikitpun; dan semua harta peninggalan

dibagikan kepada ahli waris tanpa memeperhatikan kandungan itu.

16.4. BATAS WAKTU MAKSIMAL DAN MINIMAL BAGI KANDUNGAN

Batas waktu minimal terbentuknya janin dan dilahirkan dalam keadaan hidup

adalah enam bulan, karena firman Allah SWT:

“Dan mengadungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan” (S. Al-Ahqoof 15)

“Dan menyapihnya dalam dua tahun” (S. Luqmaan 14).

Apabila menyapihnya dua tahun, maka tidak ada sia lagi selain enam bulan

untuk mengandung. Inilah pendapat yang dianut oleh jumhur fuqoha.

Berkata Al-Kamal ibnul Hamam, salah seorang imam golongan Hanafi, “Sesung-

guhnya kebiasaan yang berlaku ialah bahwa keadaan kandungan itu lebih banyak

dari enam bulan, bahkan mungkin sampai bertahun-tahun pun tidak didengar adanya

kelahiran kandungan dalam umur enam bulan.”

Pendapat sebagian orang-orang Hambali ialah batas waktu minimal dari

kandungan adalah sembilan bulan.

Undang-undang Warisan Mesir bertentangan dengan pendapat jumhur ulama dan

mengambil pendapat dari sebagian orang-orang Hambali dan pendapat para dokter

resmi, yaitu bahwa batas minimal dari kandungan adalah sembilan bulan Qomariyah

yakni 270 hari, karena yang demikian itu sesuai dengan apa yang banyak sekali

terjadi.

Sebagaimana mereka berselisih pendapat tentang batas minimal waktu

mengandung, maka merekapun berselisih pula tentang batas maksimalnya. Di antara

mereka ada yang berpendapat dua tahun. Ada pula yang berpendapat sembilan bulan.

Sedang yang lainnya mengatakan satu tahun Qomariyah (354  hari). Dan undang-

undang yang disarankan oleh para dokter resmi.

Maka disebutkanlah bahwa batas waktu maksimal dari kandungan adalah satu tahun

Syamsiyyah (365 hari); dan yang demikian ini dipegangi dalam menatapkan nasab,

pewarisan, wakaf dan wasiat.

Adapun undang-undang warisan, maka ia mengambil pendapat Abu Yusuf yang

memberikan fatwa pada mazhab bahwa kandungan itu diberi bagian maksimal  dari

dua kemungkinan dan mengambil pendapat tiga orang imam dalam mempersyaratkan

dilahirkannya kandungan secara keseluruhan dalam keadaan hidup untuk dapat

memperoleh hak warisannya.

Undang-undang juga mengambil pendapat Muhammad ibnul Hikam yang menyatakan

bahwa kandungan itu tidak mewarisi kecuali bila dia dilahirkan dalam batas

waktu satu tahun sejak tanggal kematian atau perceraian antara ayahnya dan

ibunya.

Termuat dalam fasal-fasal 42, 43, dan 44 sebagai berikut :

Fasal 42: Ditahan demi kandungan harta peninggalan si mayit yaitu dua bagian

maksimal menurut perkiraan bahwa yang dilahirkan itu laki-laki atau perempuan.

Fasal 43: Bila seorang laki-laki mati dengan meninggalkan isterinya yang sedang

‘iddah, maka kandungannya tidak dapat mewarisi kecuali bila dia dilahirkan

dalam keadaan hidup, dan masa kelahiran maksimal 365  haridari tanggal kematian

atau perceraian. Kandungan tidak mewarisi selain ayahnya, kecuali dalam dua

keadaan berikut :

1 Bila dia dilahirkan dalam keadaan hidup dalam batas waktu maksimal 365 hari

dari tanggal kematian atau perceraian, bila ibunya ber’iddah karena kematian

atau perceraian, dan orang yang mewariskan mati di tengah ‘iddah.

2 Bila dia dilahirkan dalam keadaan hidup dalam batas waktu maksimal 270 hari

dari tanggal kematian orang yang mewariskan, jika dia lahir dari perkawinan

yang masih utuh di saat kematian.

Fasal 44: Apabila yang ditahan untuk kandungan itu kurang dari hak yang semes-

tinya diterima, maka ahli warisyang mendapatkan bagian wajib mengembalikan

sisanya untuk sang janin. Dan bola yang ditahan untuk kandungan itu lebih dari

hak yang semestinya diterima, maka kelebihan itu dikembalikan kepada ahli waris

yang berhak menerimanya.

Sumber   :  Fiqh Sunnah jilid 14

Karangan :  As-Sayyid Sabiq

Cetakan 2 — Bandung: Alma’arif, 1988